Tulisan 11
Demo buruh
Jakarta Ribuan buruh batal menggelar demonstrasi
besar-besaran di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Keputusan itu
dianggap tepat karena aksi demonstrasi hanya merugikan banyak pihak dan bukan
jalan keluar yang baik.
"Demo itu bukan jalan keluar. Saya sudah mengimbau para buruh jangan demo tanggal 16-19 Januari karena tidak menyelesaikan masalah," jelas Bupati Bekasi Sa'duddin, kepada detikcom, Senin (16/1/2012) malam.
"Insya Allah tidak aksi berikutnya karena besok dan tanggal berikutnya sudah dicapai kesepakatan," imbuhnya.
Menurut Sa'duddin, demonstrasi berdampak negatif pada perekonomian Kabupaten Bekasi. Aktivitas perusahaan bisa lumpuh, transportasi terhambat, dan masyarakat rugi.
"Kita negosiasi dan terbukti demo tadi tidak terjadi," ungkapnya.
Menurut politisi PKS ini, masalah upah para buruh dengan pengusaha sudah diselesaikan lewat jalur negosiasi. Persoalan ini juga diharapkan tidak sampai harus terus berlanjut ke PTUN.
Dia juga kembali mengingatkan soal pentingnya upah yang tinggi pada para buruh. Jika ada yang keberatan, para pengusaha bisa melakukan penangguhan.
"Karena itu rekomendasi saya memutuskan kepada gubernur untuk mensejahterakan rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, kedua belah pihak bersengketa dalam penetapan UMK Bekasi, terutama terkait rencana APINDO Bekasi yang menggugat keputusan Gubernur melalui SK NO.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866,-,Upah kelompok II Rp 1.715.645,- dan Kelompok I Rp 1.849.913,- melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung.
Para buruh pun berencana menggelar aksi pada tanggal 16-19 Januari 2012. Namun belakangan batal karena sudah tercapai kesepakatan antara buruh dan Apindo.
Sebelumnya pada 11 Januari aksi mereka sempat berlangsung di tol Cikarang. Aktivitas lalu lintas sempat lumpuh karena aksi ini.
"Demo itu bukan jalan keluar. Saya sudah mengimbau para buruh jangan demo tanggal 16-19 Januari karena tidak menyelesaikan masalah," jelas Bupati Bekasi Sa'duddin, kepada detikcom, Senin (16/1/2012) malam.
"Insya Allah tidak aksi berikutnya karena besok dan tanggal berikutnya sudah dicapai kesepakatan," imbuhnya.
Menurut Sa'duddin, demonstrasi berdampak negatif pada perekonomian Kabupaten Bekasi. Aktivitas perusahaan bisa lumpuh, transportasi terhambat, dan masyarakat rugi.
"Kita negosiasi dan terbukti demo tadi tidak terjadi," ungkapnya.
Menurut politisi PKS ini, masalah upah para buruh dengan pengusaha sudah diselesaikan lewat jalur negosiasi. Persoalan ini juga diharapkan tidak sampai harus terus berlanjut ke PTUN.
Dia juga kembali mengingatkan soal pentingnya upah yang tinggi pada para buruh. Jika ada yang keberatan, para pengusaha bisa melakukan penangguhan.
"Karena itu rekomendasi saya memutuskan kepada gubernur untuk mensejahterakan rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, kedua belah pihak bersengketa dalam penetapan UMK Bekasi, terutama terkait rencana APINDO Bekasi yang menggugat keputusan Gubernur melalui SK NO.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866,-,Upah kelompok II Rp 1.715.645,- dan Kelompok I Rp 1.849.913,- melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung.
Para buruh pun berencana menggelar aksi pada tanggal 16-19 Januari 2012. Namun belakangan batal karena sudah tercapai kesepakatan antara buruh dan Apindo.
Sebelumnya pada 11 Januari aksi mereka sempat berlangsung di tol Cikarang. Aktivitas lalu lintas sempat lumpuh karena aksi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar