Kemacetan jakarta
indosiar.com, Jakarta - Kemacetan lalu lintas di
Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan
menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi
dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic
Road Pricing (ERP).
Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan
pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area
tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti
Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan
respotasi publik daripada kendaraan pribadi.
Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan
dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari
Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan
teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.
Untuk di Indonesia khususnya Jakarta Pickford menilai
kemajuan pembangunan telah berdampak positif terhadap kemampuan warga dalam
memiliki kendaraan pribadi. Indonesia juga dinilai sudah maju dalam penyediaan
transportasi publik, seperti busway dan pemberlakuan sistem 3 in 1.
Namun
volume kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan jalan membuat
masyarakat harus memikirkan solusi untuk memecahkan kemacetan lalu lintas.
Salah satunya dengan menerapkan sistem road pricing.
Namun langkah ini harus diawali dengan pengaturan legislasi
yang matang serta menentukan besaran yang dialuh untuk mendirikan tarif yang
akan dikenakan pada masyarakat pengguna jalan tertentu. Pendapatan dari road
pricing dapat digunakan untuk terus meningkatkan kwalitas dan kuantitas taraf
rotasi public sehingga semakin nyaman, efisien tepat waktu dan murah.
Hal yang terberat dalam mengimplementasikan teknologi ERP
ini menurut Pickford adalah membuat masyarakat menerima dan memahami
keharusan membayar untuk melintasi ruas jalan tertentu. Namun Pickford
mengingatkan meski regulasi legislasi dan besaran tarif sudah dibuat ERP ini
tidak akan bisa diterapkan tanpa memperbaiki kualitas dan kuantitas
transportasi publik terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar